GMNI Medan unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut (Analisadaily/Christison Pane)
Analisadaily.com, Medan - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan meminta pemerintah Sumatera Utara segera menuntaskan konflik-konflik agraria yang hingga kini masih terjadi.
Tidak itu saja, di hadapan massa, Ridwan juga menyampaikan agar perampasan tanah rakyat dihentikan, tidak melakukan diskriminasi, hentikan tindakan refresif kepada rakyat buruh, tani, nelayan yang berupaya mempertahankan hak-hak atas tanahnya.
Di samping itu, ia juga mendesak penerintah untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.
"Lalu, berikan akses pasar langsung ke petani lokal," ucap Ridwan, sembari mengatakan, laksanakan reforma agraria sejati berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.
Massa juga mendesak pemerintah agar membatalkan pembahasan dan pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.
"Karena, itu menghianati hak-hak rakyat yang direbut secara tersistem oleh negara beserta ancaman-ancaman nyata. Kami juga menagih komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidan korupsi yang terjadi di sektor agrari," tegas Ridwan. (CSP/EAL)
