"Tidak hanya ke Dinas Pendidikan Sumut, kami juga akan meminta Ombudsman Sumut dan Inspektorat turun tangan," kata salah satu orang tua siswa, Linda, Sabtu (2/9).

Linda menceritakan bahwa awalnya anaknya mendapat pesan dari wali kelas di grup kelas yang mengimbau agar Jumat (1/9) siswa datang ke sekolah untuk mengambil surat pemberitahuan pembayaran SPP.

"Surat itu sudah saya baca tadi malam, isinya pemberitahuan kepada seluruh siswa dan orang tua siswa untuk melunasi SPP sebesar Rp 120.000 per bulan yang langsung di tanda tangani ketua komite dan kepala sekolah SMA Negri 21 Medan dengan kop surat Komite Sekolah SMA Negeri 21 Medan," terangnya.

Linda juga mengatakan bahwa ada keanehan dalam selebaran yang di bagikan kepada siswa tersebut, di mana pada poin ke 3 surat tersebut tertulis apabila ada hal yang perlu disampaikan terkait uang SPP tersebut bisa langsung ditanyakan kepada pengurus Komite sekolah pada hari kerja sampai dengan tanggal 17 September 2021.

"Padahal surat pemberitahuannya saja baru kami terima semalam. Anehnya lagi di surat itu tertulis tanggal di tanda tanganinya pada tanggal 18 Agustus 2021," kata Linda.

Dan pada saat kesekolah, anaknya ingin bayar uang sekolah kata pihak sekolah bahwa yang harus dibayar itu terhitung sejak Juli 2021 hingga November 2021.

"Dengan kata lain Rp120.000 kali 4 bulan sama dengan Rp 480.000. Dan itu angka yang besar loh, kali berapa siswa? Dan ini sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Saya sempat WA kepala sekolah, dengan mengirim bukti selebaran itu, dan kepala sekolah membenarkan surat pemberitahian itu," ujar Linda.

Sebagai orang tua siswa, Linda berharap dengan menyekolahkan anaknya di SMA negeri untuk memperingan biaya pendidikan, karena setahunya, sekolah negeri tidak ada uang SPP.

"Ini malah lebih mahal dari uang SPP sekolah swasta, swasta masih tatap muka lagi, ini tidak ada sama sekali. Saya juga heran, kalau dulu anak salah di SMP Negeri, untuk iuran komite sekolah saja itu wali murid diikut sertakan untuk mendengar pendapatnya, ini jangankan diikut sertakan. Buat grup orang tua siswa kelas sepuluh saja tidak ada," tegasnya dengan harapan iuran SPP itu di tinjau kembali.

(JW/CSP)