Pada kesempatan tersebut, Surya mengatakan kunci kesuksesan program pembangunan di bidang kesehatan adalah berkolaborasi.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Salah satu contoh konkret kolaborasi yang telah dilakukan yaitu usaha untuk percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Sumut.

Baru-baru ini, Pemprov Sumut menandatangani komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait percepatan UHC.

“Agar tidak ada daerah yang merasa tertinggal dan ditinggalkan, dalam memimpin Sumut kami, Pak Gubernur Bobby Nasution dan saya, senantiasa menghadirkan pemerintah kabupaten/kota,” kata Surya.

Selain percepatan UHC, Pemprov Sumut memfokuskan peningkatan pelayanan kesehatan daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk itu, fasilitas kesehatan, infrastruktur akan menjadi prioritas pembangunan di daerah tersebut guna mendukung pelayanan kesehatan.

Masih terkait bidang kesehatan, Pemprov Sumut juga akan senantiasa mendukung program pemerintah pusat. Salah satu program yang sedang gencar dilaksanakan saat ini adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Surya mengatakan, program ini juga disambut antusias oleh pemerintah kabupaten/kota, sebab sangat membantu masyarakat guna mendeteksi atau mencegah penyakit.

Mengenai fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy mengatakan, Pemprov Sumut tengah berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada satu persatu. Mulai dari ketersediaan dokter spesialis hingga peningkatan fasilitas kesehatan.

“Sesuai dengan perhitungannya Kepulauan Nias membutuhkan 28 dokter spesialis, maka strategi yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Gajah Mada,” kata Faisal.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Sumut terkait kesehatan. Selain itu, Netty juga mengharapkan pembaruan data pun terus dilakukan.

“Kita apresiasi juga di Sumut angka kematian ibu dan bayi turun, prevalensi stunting turun, dan lain lain juga turun, ini menggambarkan ada sebuah upaya,” kata Netty.

Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya berharap dengan kolaborasi yang dilakukan Pemprov Sumut dan Komisi IX DPR RI dapat mengenaskan kemiskinan ekstrim di Sumut.

"Dukungan Pemerintah Daerah yakni penganggaran APBD oleh Perintah Daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrim di provinsi melalui program Universal Coverage Jamsostek kepada para pekerja rentan di provinsi Sumatera Utara," ucapnya.

"Dan ini bukti nyata negara hadir adalah pemberian santunan tersebut," tandas Inyo panggilan akrab Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi IX DPR Putih Sari, Sihar Sitorus, Eko Kurnia Ningsih, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat.

(JW/RZD)